• Twitter
  • Buzz
  • Facebook

The First Asian Beach Games

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertama pada ajang Asian Beach Games, yang akan diadakan di Bali pada pada tanggal 18 - 26 Oktober 2008. Upacara pembukaan akan digelar di Garuda Wisnu Kencana - Bukit - Jimbaran - Bali, Indonesia

Asian Beach Games diikuti oleh 45 negara dan wilayah di seluruh kawasan Asia. Tema yang diusung pada Asian Beach Games Bali 2008 yakni Inspire The World.

Logo the 1st Asian Beach Games Bali 2008 merepresentasikan elemen air sebagai even olahraga yang akan digelar. Biru cerah dan biru tua merupakan representasi dari air yang ada di Bali ( Hospitality, Commitment, Enthusiasm, Sports Spirited ). Tak ketinggalan maskot Asian Beach Games ini berupa Jalak Bali, dimana burung Jalak Bali adalah spesies langka dan dilindungi di pulau Bali.

Ada 17 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Beach Games Bali 2008 ini, antara lain :
  • Balap perahu naga (dragon boat)
  • Binaraga
  • Bola tangan pantai
  • Bola voli pantai
  • Gulat pantai
  • Kabbadi pantai
  • Layar
  • Olahraga jet-ski
  • Paragliding
  • Pencak silat pantai
  • Renang maraton
  • Selancar
  • Selancar angin
  • Sepak bola pantai
  • Sepak takraw pantai
  • Trilomba
  • Woodball

Sedangkan tempat pertandingan Asian Beach Games Bali 2008, yaitu :
  • Sanur Beach Cluster (CSB)
  1. Inna Grand Hotel : bola voli pantai, sepak takraw pantai
  2. Sanur Beach Hotel : renang maratonMertasari Beach: bola tangan pantai, sepak bola pantai
  • Serangan Island Cluster (CSI) : layar, selancar angin, balap perahu naga (dragon boat)
  • Nusa Dua - Benoa Cluster (CNB) : bola tangan pantai, olahraga jet-ski, trilomba, woodball, paragliding
  • Denpasar - Kuta Cluster (CDK) : sepak bola pantai, selancar, binaraga











































sumber inspirasi
1, 2 | picture taken from here

Tanda Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia dan Polri















Tanda Kepangkatan Kepolisian Republik Indonesia - POLRI

Sejak 1 Januari 2001, Kepolisian Republik Indonesia dipisahkan dari TNI dan menggunakan tanda kepangkatan tersendiri.

Perubahan tersebut berdasar pada surat keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000


==Perwira Tinggi==

Jenderal Polisi
Komisaris Jenderal Polisi
Inspektur Jenderal Polisi
Brigadir Jenderal Polisi

==Perwira Menengah==

Komisaris Besar Polisi
Ajun Komisaris Besar Polisi
Komisaris Polisi

==Perwira Pertama==

Ajun Komisaris Polisi
Inspektur Polisi Satu

==Bintara Tinggi==

Ajun Inspektur Polisi Satu
Ajun Inspektur Polisi Dua

==Bintara==

Brigadir Polisi Kepala
Brigadir Polisi
Brigadir Polisi Satu
Brigadir Polisi Dua

==Tamtama==

Ajun Brigadir Polisi
Ajun Brigadir Polisi Satu
Ajun Brigadir Polisi Dua
Bhayangkara Kepala
Bhayangkara Satu
Bhayangkara Dua









Tanda Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia / TNI

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI memiliki 2 angkatan bersenjata, antara lain : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkata Udara.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1973, tanda kepangkatan untuk TNI beserta Polri disetarakan, namun sejak 2001 TNI menggunakan tanda kepangkatan sendiri. Hal ini juga diperjelas dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI.




















Pangkat TNI Angkatan Darat

==Perwira Tinggi==

Jendral
Letnan Jendral
Mayor Jendral
Brigadir Jendral

==Perwira Menengah==

Kolonel
Letnan Kolonel
Mayor

==Perwira Pertama==

Kapten
Letnan Satu
Letnan Dua

==Bintara Tinggi==

Pembantu Letnan Satu
Pembantu Letnan Dua

==Bintara==

Sersan Mayor
Sersan Kepala
Sersan Satu
Sersan Dua

==Tamtama Kepala==

Kopral Kepala
Kopral Satu
Kopral Dua

==Tamtama==

Prajurit Kepala
Prajurit Satu
Prajurit Dua













Pangkat TNI Angkatan Laut

==Perwira Tinggi===

Laksamana
Laksamana Madya
Laksamana Muda
Laksamana Pertama

==Perwira Menengah==

Kolonel
Letnan Kolonel
Mayor

==Perwira Pertama==

Kapten
Letnan Satu
Letnan Dua

==Bintara Tinggi==

Pembantu Letnan Satu
Pembantu Letnan Dua

==Bintara==

Sersan Mayor
Sersan Kepala
Sersan Satu
Sersan Dua

==Tamtama Kepala==

Kopral Kepala
Kopral Satu
Kopral Dua

==Tamtama==

Kelasi Kepala
Kelasi Satu
Kelasi Dua




















Pangkat TNI Angkatan Udara

==Perwira Tinggi==

Marsekal
Marsekal Madya
Marsekal Muda
Marsekal Pertama

==Perwira Menengah==

Kolonel
Letnan Kolonel
Mayor

==Perwira Pertama==

Kapten
Letnan Satu
Letnan Dua

==Bintara Tinggi==

Pembantu Letnan Satu
Pembantu Letnan Dua

==Bintara==

Sersan Mayor
Sersan Kepala
Sersan Satu
Sersan Dua

==Tamtama Kepala==

Kopral Kepala
Kopral Satu
Kopral Dua

==Tamtama==

Prajurit Kepala
Prajurit Satu
Prajurit Dua

Lambang Pangkat





















































































Penjelasan tambahan

  • Warna dasar pangkat Tamtama adalah merah (TNI-AD & AU), biru (TNI-AL termasuk Korps Marinir) dan warna dasar pangkat Bintara adalah kuning.
  • Untuk Korps Marinir nama pangkat mengikuti nama pangkat TNI Angkatan Darat, tetapi tanda pangkat tetap mengikuti tanda pangkat TNI Angkatan Laut.
  • Berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor 92/II/85 yang berlaku sejak 1 April 1985, terjadi perubahan: Tamtama dibagi dalam 2 anak golongan, yaitu Tamtama Kepala dan Tamtama.
  • Tanda pangkat Calon Perwira sebagai salah satu pangkat di atas Pembantu Letnan Satu disebutkan pada PP 24/1973 namun saat ini telah ditiadakan.
  • Tanda pangkat Kopral Kepala dan Prajurit Kepala merupakan penambahan baru pada tahun 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 yang juga menghapuskan pangkat Calon Perwira dan berlaku sampai sekarang.
  • Pada saat Polri bergabung dengan TNI, sebutan pangkat Tamtama setara Prajurit untuk Polri adalah Bhayangkara Dua, Bhayangkara Satu dan Bhayangkara Kepala.
sumberi inspirasi 1, 2, 3, 4, 5, 6| picture taken from 1, 2, 3

Pemilihan Umum di Indonesia




















Pemilihan umum ( pemilu ) telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikap nya terhadap pemerintahan dan negaranya.

Syarat pemilu demokratis :
a. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal, tidak diskriminatif (agama, suku, gender)
b. Ada keleluasaan membentuk organisasi politik bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih, sehingga pemilih memiliki alternatif pilihan.
c. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan.
d. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen.
e. Ada keleluasaan bagi kontestan pemilu untuk berkompetisi secara sehat.
f. Penghitungan suara yang jujur.
g. Netralitas birokrasi.

Pemilu di Indonesia

Ada 2 masalah dalam pemilu Indonesia :
  1. Electoral Laws (mengatur sistem pemilu dan aturan-aturan bagaimana pemilu dijalankan.
  2. Electoral Laws (mengatur sistem pemilu dan aturan-aturan bagaimana pemilu dijalankan.
Sejarah Pemilu di Indonesia

Pemilu 1945
  • Rencana mengadakan pemilu nasional diumumkan pada 5 Oktober 1945. Lalu pada 1946 diadakan pemilu di Karesidenan Kediri dan Surakarta.
  • BP KNIP menyetujui UU yang menetapkan sistem pemilu tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional dan memberikan hak pilih kepada semua WNI yang berusia diatas 18 tahun.
  • Sejak 1950, janji-janji mengenai pemilu nasional sering dinyatakan oleh berbagai kabinet namun selalu terhambat oleh berbagai faktor.
Pemilu 1951 dan 1952
  • Pemilu diselenggarakan pada 1951 dan awal 1952 di Sulawesi dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • Pembuatan UU Pemilu terkatung-katung, dan terhenti ketika muncul peristiwa 17 Oktober 1952 (demonstrasi tentara di depan Istana Presiden).
  • Pada November 1952, Kabinet Wilopo mengajukan rancangan UU Pemilu yang baru.
Pemilu 1955
  • Pemilu diadakan pada september dan desember 1955.
  • Hak pilih diberikan pada seluruh warga negara Indonesia berusia 18 th atau sudah kawin.
  • Pengorganisasian pemungutan suara menjadi tanggung jawab pemerintah dan panitia-panitia yang beranggotakan wakil partai.
Pemilu orde baru ( 1971 - 1997 )
  • Tingginya partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
  • Keberkalaan yang terjaga karena pemilu dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan birokrasi. Penyelenggara pemilu adalah pemerintah.Tidak ada pemisahan yang tegas antara persiapan yang dilakukan pemerintah se bagai pelaksana pemilu dan Golkar sebagai kontestan.
  • Banyaknya kasus-kasus pelanggaran atau kecurangan. Misalnya pada Pemilu 1982, ditemukan 900 kasus pelanggaran.
Pemilu pasca orde baru ( 1999 dan 2004 )

  • Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di era reformasi yang ditandai dengan sejumlah koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu.
  • UU Pemilu produk Orba diganti dengan UU Pemilu produk reformasi yang berupaya mengedepankan aspek bebas, jujur, adil secara konsekuen.

Data pelanggaran pemilu saat orde baru

Jenis pelanggaran :
  1. Hak kampanye.
  2. Intimidasi dan kekerasan terhadap partai politik.
  3. Intimidasi untuk memilih Golkar.
  4. Intimidasi thd saksi parpol.
  5. Kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara.
Pelaku pelanggaran :
  1. Aparat keamanan.
  2. Birokrasi pemerintah.
  3. Partai Golkar ( Golongan Karya ).
  4. Badan-badan penyelenggara pemilu.
  5. Pelaku lainnya.
Perubahan pada pemilihan umum tahun 2004
  • Penyelenggara pemilu adalah panitia independen yang dibentuk oleh DPR, bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Pemilu 1999, anggota KPU terdiri dari wakil parpol peserta pemilu (48) dan 3 wakil pemerintah. KPU tidak bekerja efektif. Pada Pemilu 2004 keanggotaan diubah, yaitu terdiri dari 11 orang, melalui proses fit & proper test oleh DPR.
  • Menurut UU Pemilu tahun 2004, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
  • Daerah Pemilihan. Pada Pemilu 1999, DP masih sama dengan pemilu Orba namun pada Pemilu 2004, DP ditentukan berdasarkan aspek kepadatan dan karakter geografis. Satu provinsi dapat terdiri dari lebih satu DP untuk pemilu DPR.
  • Tidak ada pembatasan jumlah partai sehingga pemilu diikuti banyak partai asalkan memenuhi persyaratan UU.
  • Menerapkan sistem proporsional terbuka dengan daftar calon. Pada Pemilu 1999, sistem proporsional masih menggunakan daftar tertutup, namun pada Pemilu 2004 diubah menjadi sistem terbuka. Pemilih mencoblos tanda gambar parpol dan nama calon. Tetapi penerapannya belum mutlak karena pemilih masih dibolehkan hanya mencoblos tanda gambar parpol saja. Hal ini mendorong calon untuk berkampanye agar dikenal oleh calon pemilihnya.
  • Perolehan suara calon menentukan perolehan kursi, bukan nomor urut. Berdasarkan sistem terbuka, pemilih dapat mencoblos siapapun calon yang ada di kertas suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak, berpeluang memperoleh kursi. Namun aturan ini belum sempurna karena ada BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Calon yang perolehan suaranya tidak mencapai BPP, walaupun memperoleh suara terbanyak, tidak dapat memperoleh kursi. Penentuannya diserahkan pada partai, dan calon yang berada di urutan teratas berpeluang besar memenangkan kursi.
  • Tidak ada penggabungan sisa suara (stembus accord) untuk memperoleh kursi. Sisa suara yang diperoleh partai setelah dibagi dengan BPP, dianggap ‘hilang’.
  • Adanya tinta pemilih untuk mengurangi kecurangan. Pemilih setelah mencoblos, salah satu jarinya diberi tinta yang tidak mudah hilang untuk mencegah pemilih tsb mencoblos lebih dari sekali.
  • Pemilu 2004 tidak hanya memilih DPR/DPRD tetapi sekaligus memilih anggota DPD dan presiden/wakil presiden secara langsung.
  • Diaturnya soal pencalonan perempuan oleh parpol sebagai anggota legislatif sekurang-kurangnya 30%.
  • Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan pemilu yang berdampak pada hasil. Hal ini diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen.

wawasan keilmuan ini disampaikan oleh Ibu Sri Budi Eko Wardani, SIP
picture design by
cempluk