Pemilu MALAYSIA tak berlangsung Adil dan Merata

Rakyat Malaysia sebentar lagi akan menyambut gegap gempita pemilihan umum yang digelar tanggal 08 Maret 2008 tepat nya hari sabtu. 10,92 juta orang dari total 27 juta penduduk Malaysia telah terdaftar sebagai pemilih dan mereka akan menyumbangkan hak pilih nya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia yakni Abdul Rashid Abdul Rahman menyatakan bahwa pengumuman para kandidat wakil rakyat telah ditetapkan pada tanggal 24 Februari. Selanjutnya, para kandidat bisa akan memperebutkan 222 kursi parlemen.

Seperti kita ketahui bersama pemilu Malaysia sengaja dipercepat karena banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah. Yang utama, maraknya perselisihan berbasis etnis. Di antaranya, perselisihan antarkelompok etnis Muslim Melayu dengan etnis minoritas Tionghoa dan India. Sebagian etnis India beberapa waktu yang lalu mendapat perlakuan diskriminatif pada masa pemerintahan PM Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi . Sehingga bakal sulit untuk mendapat suara kepercayaan masyarakat.

Selain menguji kepopuleran Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, pemilu Malaysia tahun ini terasa istimewa karena ikut bertarungnya generasi kedua tokoh-tokoh elite Malaysia. Misalnya, putra mantan PM Mahathir Mohamad, istri dan putri mantan Deputi PM Anwar Ibrahim, serta menantu laki-laki PM Badawi.

HRW ( Human Rights Watch ) juga mendesak perhitungan suara setelah pemungutan suara dilakukan lebih transparan. ''Para pemilih di Malaysia berhak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan setiap penghitungan suara setelah mereka memberikan suara di pemilu,'' tegas Pearson. Pearson menegaskan pula, mestinya pemerintah Malaysia juga memberikan kesempatan yang sama bagi oposisi untuk mendapatkan akses media. Selama ini, televisi maupun radio tak memberi kesempatan bagi kandidat partai oposisi untuk bicara.

Surat kabar Malaysia dinilai tak pernah memberitakan kegiatan partai-partai oposisi. Pemberitaan mereka didominasi kegiatan partai berkuasa. Di Malaysia, kata Pearson, hampir semua media memiliki hubungan dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Tak hanya itu, kata Pearson, publikasi media juga membutuhkan izin penerbitan yang harus diperbarui setiap tahun. Ini menunjukkan pemerintah sangat mengendalikan media. Mereka harus memberitakan sesuatu yang tak berseberangan dengan pemerintah

Sumber inspirasi 1,2,3,4